Kewenangan

Kewenangan

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

A. Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup

1. Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH Provinsi
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu KLHS untuk KRP Provinsi
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Pencegahan, Penamggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Keanekaragaman hayati ( KEHATI) yaitu Pengelolaan Kehati Provinsi;
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu pengumpulan Limbah B3 lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi;
7. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Yaitu :
• Penetapan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu daerah provinsi
• Peningkatan Kapasitas MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada didua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
8. Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat yaitu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH terhadap:
• Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH diterbitan oleh pemerintah Daerah Provinsi
• Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya Lintas daerah Kabupaten/Kota
11. Persampahan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

B. Kewenangan Urusan Kehutanan

1. Pengelolaan Hutan
1. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
• Pemanfaatan kawasan hutan;
• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
• Pemungutan hasil hutan;
• Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
6. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu;
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
2. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
1. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES;
3. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
3. Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
1. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) : Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.